Tinggalkan komentar

good governance

KEPEMIMPINAN YANG BAIK, MORAL YANG MENDUKUNG DAN KEPERCAYAAN DARI MASYARAKAT SEBAGAI PRASYARAT TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN DAN PERMASALAHAN
Good Governance berkaitan erat dengan tata pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi Negara. Adminitrasi Negara yang dapat diartikan sebagai badan/jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mendiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintahan baik di lapangan pengaturan, maupun penyelenggaraan administrasi Negara. Atau dengan kata lain adminitrasi Negara merupakan bangunan yang berisikan kebiasaan, etika, dan moral serta sistem budaya dan sistem perilaku.
Untuk itu, pelaksanaan pemerintahan yang mendukung tercapainya Good Governance itu berkaitan erat dengan kepemimpinan yang baik dan sistem budaya/moral serta kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana pelaksanaan ketiga faktor diatas? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Kemudian mengapa ketiga faktor diatas menjadi penting dalam pencapaian good governance dalam suatu Negara?
Harus diakui, administrasi negara sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan (eksekutif), selain memiliki konsentrasi kekuasaan yang makin besar, juga bersentuhan langsung dengan rakyat. Tindakan-tindakan penertiban, perizinan, dan berbagai pelayanan merupakan pekerjaan administrasi negara yang langsung berhubungan dengan rakyat. Setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau cara-cara bertindak yang tidak memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan administrasi negara yang baik akan langsung dirasakan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan orang tertentu atau orang banyak. Karena itu betapa penting pelaksanaan asas-asas diatas untuk mencegah dan menghindarkan rakyat dari segala tindakan administrasi negara yang dapat merugikan rakyat atau menindas.
Apabila dilihat dari sejarah bangsa Indonesia, dari dulu Indonesia sudah memiliki cita-cita dan sudah tentu telah berusaha untuk memperjuangkan adanya Good Governance. Namun pada masa orde baru terjadi permasalahan berupa pemusatan kekuasaan pada presiden yang dibuktikan dengan lamanya masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas kemudian partisipasi masyarakat pada saat itu sangat tertutup dalam melakukan control sosial terhadap pemerintah. Dibuktikan dengan adanya UU subversive ditujukan untuk masyarakat yang kontra pada pemerintah. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
Permasalahan selanjutnya adalah mengenai istilah public administration yang selalu diterjemahkan dengan administrasi Negara. Akibat dari terjemahan seperti itu, selama beberapa decade di Indonesia, orientasi administrasi Negara adalah bagaimana pelayanan kepada Negara, padahal yang seharusnya adalah bagaimana pelayanan Negara kepada masyarakat. Karena pada hakikatnya yang berkuasa di dalam Negara demokrasi itu rakyat.

BAB II
TEORI DAN PEMBAHASAN
Dari segi ekonomi, pengertian mengenai Good Governance dikemukakan World Bank. Menurut World Bank, Good Governance adalah penyelanggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi timbulnya aktivitas kewiraswastaan.
Karakteristik Good Governance secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Participant. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memformulasikan kebijakan public. Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Negara, bukan hanya menerima segala keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Baik secara individu maupun kelompok, masyarakat dapat mengajukan rekomendasi disertai rasionalisasi atas suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Kerangka hukum yang jelas dan tidak berpihak pada siapa pun dapat terlaksana apabila komitmen yang solid antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pengadilan. Transparancy. Informasi public harus terbuka dan mudah diperoleh serta dipahami oleh masyarakat. Transparansi kepada masyarakat terkait segala penyelenggara Negara (kecuali hal-hal yang bersifat rahasia Negara) akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu akan memperkecil adanya kecurangan yang dilakukan oleh pejabat. Responsiveness. Entitas public harus mampu melayani semua stakeholder-nya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut selayaknya tidak berpihak pada golongan tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat. Concensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kabijakan maupun prosedur-prosedur. Equality. Semua warga Negara tidak terkecuali mempunnyai kesempatan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan mereka. Negara harus memberikan jaminan kepada warga Negara bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama dan dapat meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan keterampilan yang ia miliki asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Effectiveness and efficiency. Entitas publik harus mampu menghasilkan produk sesuai dengan kemampuan mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin. Pemanfaatan yang optimal atas sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggungjawab kepada public dan stakeholder lainnya.
Apabila memperhatikan kondisi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia saat ini, agar governance di Negara kita lebih baik, maka harus memperhatikan beberapa aspek yang merupakan prasyarat tercapainya good governance. Salah satu diantaranya adalah aspek kepemimpinan baru. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan itu merupakan faktor penentu kesuksesan. Dalam hal ini kepemimpinan baru yang dimaksudkan adalah kepemimpinan yang lebih baik yang mempunyai koordinasi kerja yang sehat antar intansi pemerintah yang akan mendorong terciptanya mekanisme interaksi dan partisipasi yang lebih baik.
Indonesia di tengah dinamika perkembangan global baik di dunia nasional maupun internasional saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good Governance merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang.
Hal ini dimaksudkan agar para pemimpin bangsa masa yang akan datang jelasnya para pemuda, terutama mahasiswa yang menjadi perpanjangan aspirasi rakyat yang sangat dibutuhkan agar aspirasi dan kebutuhan rakyat itu bisa tersampaikan ke badan pemerintahan sehingga apa yang menjadi kebijakan mereka itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dan tidak ada kesenjangan dalam penggunaan kekuasaan. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah sebagai badan yang dipercaya dan diberi kepercayaan untuk memegang amanah dari rakyat, dengan kata lain pemerintah itu berfungsi sebagai wakil rakyat, bisa menggunakan kekuasaan dan kewenangan mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kepentingan individu atau kepentingan kelompok, yang diutamakan hanyalah kepentingan publik/kepentingan umum/kepentingan masyarakat.
Perkembangan situasi nasional di Indonesia yang menjadi tantangan bagi setiap warga masyarakat terutama pemerintahan untuk tercapainya Good Governance ditandai dengan adanya permasalahan yang semakin kompleks, perubahan yang sedemikian cepat (regulasi, kebijakan, dan aksi-reaksi masyarakat) dan adanya ketidakpastian yang relative tinggi yang terjadi karena pada tahun-tahun terkahir ini bencana alam silih berganti yang sangat merugikan negara kita baik kerugian dari segi material maupun formal, situasi ekonomi yang tak mudah diprediksi, dapat kita lihat, kesenjangan perekonomian di negara kita ini sangat terlihat jelas, dengan berlimpahnya kekayaan alam tidak membuat Indonesia bisa menjadi Negara yang memiliki perekonomian yang tinggi, dengan berlimpahnya kekayaan alam tidak membuat masyarakat Indonesia makmur, dengan berlimpahnya kekayaan alam tidak membuat indonesia memiliki pertahanan yang kuat. system perekonomian yang harusnya bersumberkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang berdasarkan pada asas musyawarah mufakat atau dengan kata lain bersistemkan system koperasi dewasa ini lebih cenderung pada sistim perekonomian liberalism kapitalisme yang membuat kesenjangan semakin meninggi dengan dibuktikan banyaknya orang yang sangat kaya di Indonesia, namun hal itu dibuktikan pula dengan semakin banyaknya orang-orang miskin di Negara kita. Semakin tingginya atap-atap gedung kantoran, semakin banyak pula rumah-rumah kumuh disekitarnya. Kemudian, keadaan yang semakin rumit itu ditandai dengan adanya perkembangan politik yang tidak jelas.
Selain itu, moral dan budaya juga sangat dibutuhkan dalam pencapaian Good Governance dalam suatu Negara. Moral dan budaya yang mendukung Good Governance adalah moral dan budaya yang tidak mentolelir berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan jabatan, keberpihakan kepada yang lemah/miskin, sensitivitas atas kesetaraan gender, kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan public, serta adanya kepercayaan dan toleransi.
Dalam pernyataan di atas, kita garis bawahi kalimat moral dan budaya yang tidak mentolelir berbagai bentuk korupsi. Kita dapat lihat contohnya dinegara kita sendiri, Indonesia, Negara yang disebut sebagai Negara terkorup asia pasifik dan Negara terkorup keempat di dunia. Peringkat itu merupakan peringkat yang sangat menakjubkan, walaupun sangat memalukan. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Apakah itu terjadi karena moral dan budaya kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Negara Good Governance? Jika kita perhatikan lebih jauh, korupsi yang terjadi di Negara kita tidak hanya terjadi di pemerintah pusat saja, bahkan korupsi itu juga terjadi di pemerintah-pemerintah daerah termasuk juga desa. Bila melihat kenyataan seperti itu, pantas saja Indonesia disebut sebagai Negara terkorup karena ternyata korupsi itu telah mendarah daging dan berakar di tubuh pemerintah kita.
Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya? Apakah akan kita biarkan begitu saja? Tentu tidak semudah itu kita membiarkan begitu saja permasalahan tersebut di atas. Dalam hal ini diperlukan adanya tindakan yang tegas dari para penyelenggara Negara serta koordinasi yang baik diantara mereka demi terwujudnya pemerintahan Negara yang bersih dan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan sejak masa reformasi, yaitu tercapainya Good Governance.
Good Governance tidak akan terwujud tanpa adanya rasa saling percaya. Dalam hal ini warga memperoleh peluang untuk memantau mereka yang berkuasa akibat diberikannya kepercayaan public. Kepercayaan adalah prasyarat atau generic building block untuk membangun timbangan kolektif diantara masyarakat dan juga prasyarat untuk membangun prasyarat partnership yang baik.
Kepercayaan masyarakat merupakan faktor terpenting tercapainya Good Governance. Selain itu, kepercayaan masyarakat merupakan faktor terpenting tetap terjaminnya keutuhan suatu Negara. Apabila suatu pemerintahan sudah tidak memiliki kepercayaan dari masyarakatnya, maka akan ada reaksi dari masyarakat untuk menjatuhkan pemerintahnya sendiri atau memisahkan dari pemerintah. Contohnya seperti yang terjadi di Papua. Pada Jum’at 25 Nopember 2011 dalam acara jumpa pers di Kantor Kontras yang bertempat di Jakarta, seorang warga Papua yang bernama Dorus Wakum mengemukakan bahwa Papua akan benar-benar memisahkan diri dari Negara Indonesia, apabila pemerintah masih bersikap tidak peduli pada nasib warga Papua yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Hal itu terjadi karena rasa ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia yang tidak bisa menyelesaikan konflik yang sudah terjadi selama kurang lebih 46 tahun di daerah mereka.
Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa erosi kepercayaan, baik di dalam pemerintah, antara individu maupun kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah, adalah ancaman bagi terselenggaranya Good Governance.
BAB III
KESIMPULAN
Faktor terpenting terwujudnya good governance adalah dengan kita memahami bagaimana sebenarnya sebuah Negara yang telah mencapai good governance. Salah satunya adalah dengan mempelajari karakteristik good governance, yang meliputi Participant, rule of law, transparancy, responsiveness, consensus orientation, equality, Effectiveness and efficiency, dan Accountability. Selain itu, untuk tercapainya good governance diperlukan adanya prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kepemimpinan baru, moral dan budaya yang mendukung good governance, yaitu moral dan budaya yang tidak mentolelir berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan jabatan, keberpihakan kepada yang lemah/miskin, sensitivitas atas kesetaraan gender, kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan public, serta adanya kepercayaan dan toleransi. Dan yang terakhir adalah kepercayaan yang berasal dari masyarakat pada pemerintah yang akan memperkuat ketahanan dan keutuhan Negara.
Sebagian besar permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini yang menjadi batu penghalang terwujudnya good governance adalah kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Contohnya seperti yang terjadi di Papua.
jadi, diperlukan adanya usaha yang maksimal dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah dengan memperbaiki sistem pelaksanaan administrasi pemerintahan, atau dengan memperbaiki jalinan komunikasi baik diantara masyarakat dengan pemerintah ataupun diantara pemerintah sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Bagir, Manan. 2005. Manyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : PSH FH UII.
Hetifah Sj. Sumarto. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance (20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Jazim Hamidi Dan Mustafa Lutfi. 2010. Civic Education (Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya). Jakarta : PT Gramedia.
Tribunnews.com. Sabtu, 26 November 2011 15:11 WIB.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: