Tinggalkan komentar

landreform dan agrarian reform

LANDREFORM DAN AGRARIAN REFORM

LANDREFORM

Pengertian landreform

Landreform maliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Pengertian landreform dalam arti sempit adalah serangkaian tindakan dalam rangka agrarian reform Indonesia.

Sedangkan pengertian landreform dalam arti luas mencakup lima program (panca program) revolusi di bidang agraria yang meliputi :

  1. Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum dan kepastian hukum.
  2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial atas tanah.
  3. Mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angsur.
  4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan-keadilan (landreform dalam arti sempit).
  5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaanya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Landreform terjadi karena adanya ketidak adilan dalam kepemilikan tanah dan adanya penguasaan tanah oleh segelintir orang. Sehingga keadaan ini disebut sebagai adanya ketidak adilan agraria.

Tujuan landreform di indonesia diantaranya :

  1. Untuk mrngadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisir keadilan social.
  2. Untuk melaksanakan prinsip, tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.
  3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang berfungsi social. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun temurun tetapi berfungsi social.
  4. Untuk mengakhiri system tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki ataupun wanita. Dengan demikian mengikis pula system liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomi lemah.
  5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan system perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tadi.

Program landreform

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas dan mengingat situasi dan kondisi agrarian di Indonesia, maka program landreform meliputi larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas, larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut “absentee”, redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan “absentee”.

Selanjutnya pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Landreform pada intinya adalah redistribusi tanah, sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah di tengah masyarakat, sehingga kemajuan ekonomi dapat diraih dan lebih menjamin keadilan.

Apabila dirumuskan, program landreform itu diantaranya :

  1. Pembatasan luas maksimal penguasaan tanah
  2. Larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai, yaitu larangan untuk memiliki tanah di luar kecamatan tempat ia tinggal, hal ini karena sesuai dengan asas pemilikan tanah yaitu “harus diusahakan secara aktif” jadi apabila pemiliknya tinggal jauh dari lokasi tanah miliknya, dimungkinkan tanah itu tidak dapat diusahakan secara aktif.
  3. Redistribusi tanah-tanah kelebihan dari batas maksimal, tanah laranag absentee, tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara.
  4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan
  5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
  6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Catatan : apabila seseorang memiliki tanah melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, maka pemerintah berhak menggusur tanahnya. Dalam hal ini pemerintah tidak berkewajiban membayar ganti rugi.

AGRARIANREFORM

Pengertian agrarianreform

Berdasarkan pasal 2 TAP MPR IX/MPR/2001 mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, pembaruan agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip agrarian reform menurut pasal 4 TAP MPR IX/MPR/2001 diantaranya :

a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;

e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;

f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam;

g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan  antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber  daya alam;

j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan  keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, TAP MPR No. IX/MPR/2001 berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Sebenarnya intisari dari prinsip-prinsip pembaruan agraria diatas mencakup tiga hal, yaitu :

  1. Prinsip keadilan
  2. Prinsip demokrasi, yaitu adanya posisi yang equal antara pemerintah, pemilik tanah dan orang yang tidak memiliki tanah.
  3. Prinsip keberlanjutan.

Catatan : dalam hal kepemilikan tanah, apabila seseorang menempati tanah kita dikarenakan ia tidak memiliki tanah, secara yuridis itu tidak diperbolehkan dan kita berhak untuk mengusirnya. Akan tetapi apabila dipandang menurut prinsip keadilan agraria, alangkah baiknya bagi kita sebagai pemilik tanah membiarkan orang tersebut menempati tanah kita.

Tujuan agrarian reform

Adanya pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program agrarian reform

  1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
  2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
  3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
  4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
  5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
  6. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflikkonllik sumber daya agraria yang terjadi.

Perbandingan antara landreform dengan agrarian reform

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: